Indonesia adalah…

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan singkatan KPK memang melakukan tugas yang di-amanatkan oleh DPR dengan baik.

Mengusut banyak kasus hasil dari laporan berbagai macam lapisan masyarakat adalah tugas yang mulia. Tapi disamping itu, dia juga yang menjadi “penghancur” bagi kinerja badan-badan yang telah bertugas sebelumnya.
Bukan badan yang mengatasi korupsi tentu, seperti tugasnya Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) yang setiap tahunnya memeriksa pembukuan administratif dari semua badan yang melakukan kegiatan berdasarkan ruang lingkupnya. Baik itu di tingkatan Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota.

Apakah badan Pengawas Keuangan Daerah yang biasa setiap tahunnya mengusut hasil dari kegiatan di daerah tidak malu?

Dengan adanya invasi dari KPK ke setiap badan yang berada dibawah “pengaruh” Badan Pengawas, membuat kinerja Badan Pengawas yang sebenarnya terungkap.
Yang biasanya setiap tahun dapat dilalui dengan “mulus” tanpa bekas, kini menjadi terasa kasar. Dalam setiap tahapan kerjanya, KPK biasa mendapatkan temuan baru dari semua aspek keuangan. Segala hal yang kurang benar atau malah bisa disebut salah.

Maka dari itu, saya semakin kuat dengan pendapat saya tentang sistem yang digunakan di Negara kita ini..

“Indonesia adalah negara administratif, dimana setiap “review” kegiatan cukup dengan berkas juga biaya administrasi. Entah itu dengan cara yang benar ataupun tidak”